Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi dan Penguatan Program Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) pada Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2025”, yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kota Banda Aceh, pada Senin, 28 Juli 2025.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, H Salman SPd MAg didampingi Kasubbag Tata Usaha Kusnadi SAg MA, Kepala Seksi Pd Pontren H Sayed Khawalid SAg MA dan dihadiri juga oleh Kasi Penmad Syafruddin MSi, Kasi PAI Jamaluddin SE, Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Rosnidar SAg, seluruh Kepala MIN di Kota Banda Aceh.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MDT selama tahun berjalan serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan nonformal pada tingkat dasar, khususnya di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah.
Dalam sambutannya, Salman menegaskan pentingnya eksistensi MDT sebagai pelengkap dan penguat pendidikan agama Islam di tingkat dasar. Ia menyampaikan bahwa MDT memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keislaman dan akhlak peserta didik, terutama di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman modern.
“Program MDT bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dalam membangun fondasi keagamaan anak-anak kita. Maka perlu kita evaluasi bersama agar pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan program MDT hendaknya tidak hanya menjadi kewajiban madrasah semata, tetapi harus melibatkan secara aktif para wali murid sejak tahap perencanaan. Hal ini menjadi penting agar tidak timbul kesan bahwa madrasah seolah-olah “mengakomodir sepihak” tanpa transparansi.
“Penguatan MDT harus diawali dengan komunikasi terbuka bersama wali murid. Libatkan mereka dalam rapat dan dialog sejak awal, agar segala perbedaan model pengajaran bisa dipahami bersama. Bahkan bila ada perbedaan jadwal pengajaran, itu tetap bisa dihitung sebagai bagian dari kegiatan tatap muka,”lanjutnya lagi.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa jika wali murid menyetujui keberadaan MDT sebagai bagian integral dari pembelajaran di madrasah, maka pola pengelolaan harus diubah secara total. Mulai dari transparansi keuangan, pembagian wewenang, hingga penunjukan pengelola.
“Jika MDT ini telah disepakati oleh orang tua/wali, maka manajemen harus direformasi. Seluruh pengelolaan keuangan harus disampaikan secara rinci kepada wali murid. Direktur MDT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Madrasah, dan semua pihak—termasuk komite sekolah—harus ikut serta dalam mengawal dan menjaga amanah ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi PD Pontren, menyampaikan harapannya agar pelaksanaan MDT ke depan lebih terfokus pada penguatan karakter dan penguasaan ilmu agama bagi para murid.
“Untuk ke depannya, program MDT harus lebih terfokus pada pembentukan murid yang berkarakter, berakhlakul karimah, serta memiliki pengetahuan agama yang baik sebagaimana kita harapkan. Kita ingin Madrasah Diniyah melahirkan generasi terbaik di tengah masyarakat, dan ini juga sejalan dengan harapan para wali murid,” ungkapnya.
FGD ini turut dihadiri para kepala Madrasah Ibtidaiyah, pengawas madrasah. Para peserta secara aktif memberikan masukan, menyampaikan kendala, serta mendiskusikan solusi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta pembinaan guru MDT.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Program Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) ke depan dapat berjalan lebih terarah, responsif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah.
